Dony Oskaria Minta PTPN Ambil Alih Pengelolaan Gambir di Lima Puluh Kota
Dony Oskaria Perintahkan PTPN Turun Tangan Urus Gambir Lima Puluh Kota
Dony Oskaria Perintahkan PTPN Turun Tangan Urus Gambir Lima Puluh Kota
Andalas Time, Jakarta – COO Danantara, Dony Oskaria, memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk turun tangan menangani persoalan gambir di Lima Puluh Kota. Pengelolaan gambir akan dibenahi mulai dari hulu hingga hilir.
Perintah tersebut disampaikan oleh Dony Oskaria dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Limapuluh Kota yang dipimpin oleh Bupati Safni Sikumbang dan Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Benni Okva Della, di Wisma Danantara pada Selasa (20/10/2026) sore.
“Minggu depan tim PTPN akan segera turun ke Limapuluh Kota untuk menemui bupati dan memulai penanganan gambir, komoditas yang sangat strategis,” jelas Dony. Dalam pertemuan tersebut, Dony didampingi oleh Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro, Staf Ahli Kepala BP BUMN Khairul Jasmi, dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan.
Dony menjelaskan, pada tahap awal, tim akan menentukan skala usaha yang akan dijalankan. Kapasitas pengolahan akan dihitung berdasarkan bahan baku yang dapat dihimpun. Setelah itu, akan disiapkan mesin dan pasar untuk produk tersebut. “Kita akan mengurusnya dari hulu ke hilir,” ungkap Dony.
Lima Puluh Kota merupakan daerah penghasil gambir terbesar di dunia. Menurut data BPS Sumatera Barat, produksi gambir kering daerah ini mencapai 7.846 ton pada tahun 2022. Bupati Safni Sikumbang menyebutkan bahwa produksi saat ini sekitar 9.000 ton.
“Pelaku usaha gambir berjumlah lebih dari 11.000 orang, dengan sentra utama di Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, dan Bukik Barisan. Namun, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, kami sangat berharap Danantara atau BP BUMN dapat turut serta dalam pengelolaan gambir ini. Alhamdulillah, permintaan kami langsung ditanggapi dengan perintah pengelolaan kepada PTPN,” ujar Safni yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Witra, Kepala Dinas Pariwisata Elsiwa Fajri, dan Kepala Bappelitbangda Dian Pernatasari.
Dalam pertemuan juga disampaikan bahwa sekitar 20 persen penduduk daerah tersebut bergantung pada pertanian gambir. “Namun, para petani belum merasakan kesejahteraan meskipun gambir sudah lama mereka hasilkan. Masih banyak warga yang tinggal di rumah yang belum layak,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Lima Puluh Kota, Benni Okva Della.
Rendahnya kesejahteraan petani ini dipandang disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, harga gambir yang belum terjamin, dan kedua, pengolahan yang memberikan nilai tambah belum berkembang. Saat ini gambir dijual dalam bentuk kering dan diolah menjadi katha serta katekin di India. Produk olahan tersebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan gambir kering.
Kepala Dinas Pertanian Lima Puluh Kota, Witra, menjelaskan bahwa selisih harga ini menjadi permasalahan besar. Dalam pertemuan tersebut disebutkan harga gambir di tingkat daerah berkisar antara Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram, sedangkan di India harganya mencapai Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram.
“Harga yang diterima petani bahkan lebih rendah lagi. Umumnya petani menjual gambir dengan harga Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilogram. Pada awal tahun 2026, harga di tingkat petani sempat turun hingga Rp17.000 per kilogram, sehingga sebagian petani berhenti memanen,” rincinya yang didampingi Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Indra Atmaja.
India menjadi pasar utama gambir. Di negara tersebut, gambir digunakan untuk konsumsi dan berbagai produk turunannya, terutama oleh industri katha dan pan masala. Ekspor gambir Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar. Dalam pertemuan juga disebutkan bahwa lima daerah penghasil gambir menghasilkan sekitar 1.500 ton gambir per bulan.
Pengolahan dan ekspor gambir dilihat sebagai peluang bisnis yang perlu segera dimulai. Para peserta pertemuan meminta agar usaha tersebut dijalankan dengan cara yang praktis, karena mereka khawatir jika kajian yang berlarut-larut justru akan menghambat dimulainya bisnis ini.
Langkah awal akan difokuskan pada ketersediaan bahan baku, kapasitas, mesin, produk turunan, dan akses pasar. Semua hal tersebut masih perlu dipastikan sebelum skala usaha ditetapkan. Selain itu, perlengkapan pendukung pengolahan juga akan dibahas bersama pihak-pihak terkait.
(*)
